Anies Baswedan diprediksi akan gagal mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan yang mengusungnya.
Pasalnya, partai-partai yang tergabung adalah Koalisi Perubahan, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS berkonflik dalam menentukan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan.
Kemungkinan akan gagalnya mantan Gubernur DKI Jakarta untuk Nyapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini disampaikan oleh peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana saat memaparkan hasil surveinya.
Dalam hasil survei nasional LSI Denny JA yang dirilis pada Senin, 5 Juni 2023 di Jakarta Timur, disebutkan, bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024.
Ade mengatakan, bahwa survei dilakukan periode 3-14 Mei 2023 dengan dilengkapi riset kualitatif, menggunakan metode sampling multi-stage random.
Pada survei tersebut, dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden.
"Ini bukan berarti LSI Denny JA mendukung Anies ini tidak ikut kontestasi. Tetapi memang ada yang melatarbelakangi kira-kira skema jika Anies tidak dapat tiket Capres," ujarnya, melansir dari YouTube LSI Denny JA Official.
Terlebih, apabila memang Anies tidak mendapatkan tiket Pilpres 2024 bukan karena disebabkan pribadinya melainkan dipengaruhi oleh konflik partai-partai pengusung.
Tak lepas partai yang tergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Yakni ada Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
"Bulan Mei 2023 Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan 4 bukti baru ke MA agar kepengurusannya disahkan," jelasnya.
"Hal tersebut tentu saja akan menyebabkan terganggunya Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Capres pada Pemilu 2024 nanti," sambung dia.
Kabar buruk bagi eks Gubernur DKI Jakarta ini apabila Demokrat versi Moeldoko disahkan oleh MA, besar kemungkinan tidak akan mendukung Anies sebagai Capres.
Selain itu, Partai NasDem juga tersandung kasus hukum. Salah satu kadernya dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yakni Johnny G Plate terjerat kasus korupsi sebesar Rp8,32 triliun.