TERUNGKAP!! Majalah TEMPO: 'DI BALIK PDIP TOLAK ISRAEL'

 Majalah TEMPO edisi terbaru dengan HEADLINE terkait penolakan PDIP terhadap Tim Israel di Piala Dunia U-20 2023.

"UNJUK KUASA DI PIALA DUNIA", demikian judul headline Majalah Tempo.

- Megawati ditengarai berada di balik keputusan dua Gubernur PDIP penolak Timnas Israel (Koster dan Ganjar) yang berujung batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

- Jokowi gagal mengantisipasi hal ini.

TUGAS khusus diterima Utut Adianto (Anggota DPR Fraksi PDIP) saat menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret lalu. Megawati meminta Utut menyampaikan penolakan kepada pemerintah soal kehadiran tim nasional Israel di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei-11 Juni tahun ini.

Kepada Tempo pada Selasa, 28 Maret lalu, Utut bercerita bahwa Megawati menilai kehadiran tim Israel tak sejalan dengan semangat ayahnya, presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden kelima itu juga menekankan sikap Sukarno yang tak mengundang Israel dalam Konferensi Asia-Afrika pada April 1955 karena menjajah Palestina.

Utut kemudian menghubungi Pj Menpora Muhadjir Effendy dan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir. “Saya lima kali menghubungi mereka,” kata Ketua Fraksi PDIP di DPR ini.

Kepada Muhadjir dan Erick, Utut menyampaikan bahwa partainya tidak menolak Israel yang lolos kualifikasi pada Juni 2022 menjadi kontestan Piala Dunia U-20. Ia mengatakan bahwa PDIP mengusulkan timnas Israel bertanding tanpa penonton serta minus bendera dan lagu kebangsaan. Alternatif lain, pertandingan Israel digelar di Singapura. 

Muhadjir yang pada Kamis, 16 Maret lalu, dilantik menjadi pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga membenarkan adanya komunikasi tersebut. Menurut dia, Utut dan partainya tak berupaya menggagalkan pelaksanaan Piala Dunia U-20. “Kami mencoba mencari jalan keluar,” ucap Muhadjir dalam wawancara khusus dengan Tempo, Sabtu, 1 April lalu.

Sehari setelah instruksi dari Megawati turun atau pada Selasa, 14 Maret lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu dijabat Zainudin Amali. Isinya menolak timnas Israel bertanding di Bali, yang menjadi tuan rumah. Padahal Koster telah meneken host city agreement dengan federasi sepak bola dunia atau FIFA pada 2022. Isinya menjamin keamanan dan tak ada diskriminasi bagi kontestan Piala Dunia U-20.

Sembilan hari kemudian, giliran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolak timnas Israel. Ganjar dan Koster sama-sama kader PDIP. Namun Ganjar tak menandatangani perjanjian dengan FIFA. Adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menandatanganinya karena pertandingan digelar di Stadion Manahan, Surakarta. Sejumlah politikus partai banteng menyebutkan Koster dan Ganjar diperintah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Berbeda dengan Koster, Ganjar lebih lama mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap Israel. Ia sempat meminta pertimbangan dari sejumlah pejabat. Misalnya berkomunikasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, untuk menjajaki opsi memindahkan tempat pertandingan timnas Israel ke Negeri Singa.

Suryopratomo tak menyangkal ada komunikasi dengan Ganjar. Namun ia mengaku sempat dihubungi secara informal oleh seorang pejabat di Tanah Air agar berkontak dengan pemerintah Singapura. Opsi itu bisa diambil jika nama turnamen berubah menjadi Indonesia-Singapore World Cup U-20. "Karena tak ada permintaan resmi, saya tak membuka komunikasi dengan Singapura,” kata Suryopratomo kepada Tempo, Jumat, 31 Maret lalu.

Setelah mendapat berbagai masukan, Ganjar akhirnya menyuarakan penolakan terhadap Israel. "Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah bersama, tanpa kehadiran Israel," ujar Ganjar.

Kehati-hatian Ganjar, menurut koleganya, karena ia mempertimbangkan kemungkinan tingkat elektabilitasnya sebagai calon presiden menurun.

Adapun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim penolakan partainya atas kehadiran Israel bukan manuver politik, melainkan untuk memperkuat kesadaran sejarah soal sikap Indonesia terhadap Israel. “Untuk diingat, Stadion Gelora Bung Karno lahir sebagai penolakan terhadap Israel," kata Hasto pada Kamis, 30 Maret lalu.

Gelora Bung Karno dibangun untuk menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1962. Saat itu, Indonesia mendapat sanksi dari Komite Olimpiade Internasional karena menolak mengundang Israel dalam Asian Games 1962 yang digelar di Jakarta. 

Menurut Hasto, penolakan partainya disampaikan kepada pemerintah sejak Agustus 2022, sebulan setelah Israel lolos kualifikasi dan dipastikan bermain di putaran final Piala Dunia U-20. PDIP juga memperhatikan hasil survei yang menyebutkan sentimen terhadap Israel di dalam negeri cukup tinggi.

Seorang politikus PDIP mengatakan partainya melihat sigi Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Mei 2021 tentang sikap publik terhadap konflik Israel-Palestina. Sekitar 71 persen responden menilai Israel sebagai pihak yang bersalah. Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan fokus riset lembaganya bukan tentang keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20. "Konteksnya jelas berbeda,” tutur Deni.

Tiga narasumber yang mengetahui penolakan PDIP menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan sikapnya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 18 Maret lalu.

Menghadapi penolakan itu, Jokowi disebut menjawab bahwa ia akan membereskan persoalan kehadiran Israel di Indonesia.

Jokowi Ngotot Jalan Terus

MESKI muncul berbagai penolakan, termasuk dari partai utama pendukungnya, Presiden Joko Widodo tak mau menyerah begitu saja. Ia menginginkan Indonesia tetap bisa menggelar Piala Dunia U-20. Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy, bercerita, ia dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. telah menyampaikan kepada Presiden soal penolakan terhadap Israel yang mulai meningkat.

Informasi tersebut disampaikan Muhadjir dan Mahfud saat bertemu dengan Jokowi di VIP Room Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Presiden kembali dari Papua, Selasa, 21 Maret lalu. Menurut Muhadjir, Menteri Mahfud menyampaikan potensi gangguan keamanan akibat kehadiran Israel. “Presiden bilang jalan terus,” kata Muhadjir.

Istana juga menyiapkan sejumlah skenario soal pelaksanaan Piala Dunia U-20. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kajian yang dibikin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kepala Lemhannas Andi Widjajanto membenarkan jika disebut memberikan masukan kepada Presiden.

Andi bercerita, masukan itu disusun berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak, dari pengurus PSSI, Kementerian Luar Negeri, hingga lembaga intelijen. “FGD menghasilkan beberapa opsi kebijakan, dari pelaksanaan U-20 dengan modifikasi yang menyangkut Israel hingga pembatalan,” ujar Andi. 

Mantan Sekretaris Kabinet yang juga orang dekat Jokowi itu mengatakan bahwa kajian Lemhannas dilakukan sejak Agustus 2022 atau sekitar dua bulan setelah Israel lolos babak kualifikasi. Terakhir kali, kata Andi, FGD digelar pada 21 Maret lalu. Diskusi yang digelar Lemhannas juga membahas faktor politik, aksi unjuk rasa, dan potensi terjadinya teror.

Dua narasumber yang mengetahui penyusunan skenario itu menyebutkan, ada kekhawatiran kehadiran timnas Israel bakal mengulangi peristiwa berdarah pada Olimpiade Muenchen, Jerman, tahun 1972. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian Muenchen itu, kelompok teror asal Palestina, Black September Organization, melakukan penculikan dan menewaskan sebelas anggota kontingen Israel.

Dimintai tanggapan soal kemungkinan terjadinya aksi teror, Andi Widjajanto enggan menjelaskan substansi FGD tersebut. "Itu sifatnya tertutup, hanya untuk Presiden," ucap Andi.

Toh, Jokowi tetap menginginkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah tak berubah. Istana pun mendekati kelompok Islam yang menolak atau mendukung. Menteri Muhadjir Effendy, misalnya, mendatangi kantor MUI pada Kamis, 16 Maret lalu, hari yang sama ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga. “Pemerintah tak mempersoalkan sikap mereka yang menolak,” ujar Muhadjir.

Pada Jumat, 24 Maret lalu, Presiden menemui Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Istana Merdeka Jakarta. Sembilan hari sebelumnya, Al-Shun menyebutkan keikutsertaan Israel tak terkait dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Namun ia menampik ada pembahasan soal Piala Dunia U-20 saat bertemu dengan Jokowi. Al-Shun mengaku membahas perkembangan yang terjadi di Palestina.

Bersamaan dengan kedatangan Zuhair Al-Shun, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf datang ke Istana Merdeka didampingi adiknya yang juga Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Seusai pertemuan itu, Yahya yang memiliki kedekatan dengan Palestina dan Israel menegaskan bahwa kedatangan timnas Israel ke Indonesia bukanlah masalah.

Tiga hari selepas pertemuan itu, Presiden Jokowi menemui Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Senin, 27 Maret lalu. Seusai pertemuan itu, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawala menyatakan menyerahkan keputusan soal kedatangan timnas Israel kepada pemerintah.

Sehari sebelum bertandang ke Istana, Zulfikar bertemu dengan Muhadjir Effendy dalam acara pengajian Ramadan Muhammadiyah di Yogyakarta. Di sana Muhadjir menyebutkan bahwa upaya menjadi tuan rumah adalah proses panjang. Sejumlah opsi pun telah dikirimkan pemerintah ke FIFA.

Lobi PSSI 

Pemerintah pun meminta PSSI melobi FIFA dan menjelaskan sikap Indonesia terhadap Israel. Dalam lobi itu, PSSI meminta pertandingan Israel digelar tanpa atribut kebangsaan negara tersebut. Muhadjir menyatakan sikap itu sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019.

Pasal 151 ayat C aturan itu menyebutkan bahwa penggunaan bendera, lambang, atau atribut lain serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel tidak diizinkan di Indonesia karena tak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara. “Kami berpegang pada aturan itu. Hanya, saya menambahkan poin tak ada penonton dalam pertandingan Israel,” kata Muhadjir.

Alih-alih menerima syarat tersebut, FIFA malah membatalkan acara undian grup 24 negara peserta yang sedianya diadakan di Bali pada Jumat, 31 Maret lalu.

Upaya terakhir pemerintah mengamankan posisi sebagai tuan rumah terlihat pada Selasa, 28 Maret lalu. Presiden menyatakan sepakat dengan sikap Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati. Jokowi juga menjamin dukungan terhadap Palestina tak terputus dengan kehadiran Israel di Piala Dunia U-20. “Jangan mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik,” ucap Jokowi.

Presiden juga mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pejabat FIFA. Namun lobi Erick terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, gagal total.

Sehari setelah pidato Jokowi, FIFA mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Pada Jumat, 31 Maret lalu, FIFA resmi menunjuk Argentina menggantikan Indonesia.

“Saya sudah berjuang maksimal,” ujar Erick.

 Sumber Berita / Artikel Asli : Majalah TEMPO / portalislam

Baca Juga