[Manuver PDIP Menolak Timnas Israel] Pengurus PDIP ramai-ramai menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U-20. Benarkah demi meraih simpati pemilih Islam?"

 Grup percakapan WhatsApp kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ramai membincangkan sikap pengurus partai mereka yang menolak tim nasional sepak bola Israel berlaga dalam Piala Dunia usia 20 tahun (U-20) di Indonesia.

Beberapa di antara mereka mempertanyakan sikap resmi DPP PDIP ataupun kemungkinan adanya instruksi pengurus pusat ke daerah untuk menolak timnas Israel.

“Kader (PDIP) saling bertanya karena pemberitaan mengenai pengurus PDIP di beberapa daerah yang menolak timnas Israel,” kata legislator yang juga pengurus PDIP di daerah ini, Jumat, 24 Maret 2023.

“Sejauh ini, kami tidak mendengar ada instruksi dari DPP PDIP.”

Penolakan terhadap tim nasional Israel makin meluas di lingkup internal PDIP. Terbaru, DPD PDIP DKI Jakarta juga menyatakan menolak timnas Israel bermain di Indonesia.

Pertimbangan mereka, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menentang praktik kolonialisme dan imperialisme. Karena itu, Indonesia semestinya konsisten meniadakan hubungan diplomatik dengan negara penjajah.

Sikap DPD PDIP DKI Jakarta ini merujuk pada pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Sikap PDIP DKI Jakarta tersebut juga diunggah di akun Twitter milik DPP PDIP pada pukul 21.30 WIB, Jumat kemarin. Unggahan ini mengindikasikan bahwa sikap penolakan itu mendapat restu pengurus pusat PDIP.

Sekretaris DPD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengklaim sikap tersebut merupakan inisiatif dari pengurus PDIP di Jakarta. “Ini implementasi sikap politik bebas aktif,” kata Gembong, kemarin.

Di samping DKI Jakarta, pengurus PDIP di daerah rencana pertandingan Piala Dunia U-20 bersikap serupa. Enam provinsi dipilih sebagai lokasi pertandingan, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hajatan dua tahunan ini akan diikuti 24 negara, termasuk timnas Israel, dan digelar pada 20 Mei-11 Juni 2023.

Dari enam provinsi tersebut, pengurus PDIP di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta sudah menyatakan menolak timnas Israel bertanding di daerah masing-masing. Berbeda dengan Provinsi Bali dan Jawa Tengah, penolakan justru datang dari kepala daerah masing-masing, yang juga kader PDIP.

Gubernur Bali I Wayan Koster lebih dulu menyampaikan penolakan tersebut. Ia bersurat ke Menteri Pemuda dan Olahraga pada 14 Maret lalu. Koster meminta pemerintah melarang timnas Israel bertanding di Bali.

“Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Bali,” kata Koster, dikutip dari suratnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut.

Kamis lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyatakan penolakannya terhadap timnas Israel.

Alasan Ganjar dan Koster seragam, yaitu UUD 1945 secara tegas menentang penjajahan, kebijakan politik Israel yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, serta tak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel.

Mereka juga merujuk pada konsistensi Presiden Sukarno dalam menentang pendudukan Israel atas Palestina. Misalnya, Sukarno menolak timnas sepak bola Indonesia bertanding melawan timnas Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958.

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV pada 1962, pemerintah tak menerbitkan visa bagi kontingen Israel sehingga mereka batal berlaga di Indonesia. Sikap ini membuat Komite Olimpiade Internasional mencabut sementara keanggotaan Indonesia.

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)—lembaga kemanusiaan yang konsisten membantu penduduk Palestina—lebih dulu menyatakan sikap menolak timnas Israel pada Agustus 2022. Kemudian menyusul sejumlah organisasi keagamaan Islam dan Partai Keadilan Sejahtera.

Senin lalu, organisasi keagamaan Islam dari berbagai lembaga berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Mereka mendesak pemerintah menolak timnas Israel karena negara Yahudi itu dianggap menjajah Palestina. Tindakan Israel dinilai bertentangan dengan pembukaan UUD 1945.

“Seandainya pemerintah menerima tim Israel datang ke Indonesia, berarti pemerintah melanggar amanah konstitusi,” kata Husein, koordinator aksi.

Anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Arya Sinulingga, berharap Piala Dunia U-20 tetap bisa digelar di Indonesia meski terjadi penolakan terhadap timnas Israel.

“Kami fokus ke bolanya. Itu yang lagi kami perjuangkan,” kata Arya, kemarin.

Keuntungan PDIP Menolak Israel

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, berpendapat banyak faktor yang membuat pengurus PDIP menolak timnas Israel.

Pertama, PDIP berkepentingan untuk meraih simpati kelompok Islam dalam Pemilu 2024. Kelompok Islam kanan—kelompok yang ingin mengembalikan kejayaan Islam masa lalu dalam konteks kekinian dan intoleran terhadap komunitas yang dianggap menyeleweng dari ajaran Islam—selama ini konsisten menentang Israel. Sedangkan PDIP diketahui kurang dekat dengan kelompok Islam kanan tersebut.

“Ada kepentingan pragmatis dan taktis di sini,” kata Ujang, kemarin.

Faktor kedua, sikap kader PDIP di sejumlah daerah ini ada kemungkinan menggambarkan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo yang makin rumit dalam menentukan calon presiden 2024.

Jokowi disebut-sebut menjagokan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi Megawati, yang diserahi mandat partainya dalam memutuskan calon presiden, belum menentukan pilihan.

Ujang menilai PDIP semestinya menyukseskan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Sebab, partai berlambang banteng moncong putih ini merupakan pendukung utama pemerintahan Jokowi.

“Penolakan ini sekaligus menggambarkan ruwetnya hubungan Jokowi dan Mega,” kata dia.

Selanjutnya, kata Ujang, penolakan kader PDIP terhadap timnas Israel tersebut mengindikasikan hubungan tak harmonis antara PDIP dan Erick Thohir, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) sekaligus Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, sependapat dengan Ujang. Arifki mengatakan sikap penolakan kader PDIP akan menguntungkan partai besutan Megawati itu secara elektoral. Sebab, PDIP berpeluang meraih simpati pemilih Islam dengan menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel.

“Dengan memainkan narasi (penolakan) ini, akan menguntungkan elektoral PDIP,” kata dia.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menganggap sikap kader PDIP, khususnya Ganjar Pranowo dan Wayan Koster, bisa jadi berhubungan dengan Pemilu 2024 serta pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Elektabilitas Ganjar akan terdongkrak dengan memainkan sikap menentang timnas Israel. Apalagi Ganjar diproyeksikan sebagai calon presiden, yang butuh dukungan pemilih yang mayoritas beragama Islam.

“Kalau seolah-olah bersikap mendukung dan menerima (timnas Israel) itu, akan berbahaya untuk kampanye di masa mendatang,” kata Ray.

Menurut Ray, penolakan kader PDIP terhadap timnas Israel mungkin bagian dari strategi politik PDIP menghadapi pemilu. Sebab PDIP, tidak mungkin serius memaksa pemerintahan Jokowi menolak timnas Israel. Sikap penolakan PDIP ini juga muncul belakangan.

Padahal, jika betul-betul menolak, kata dia, semestinya PDIP menggelindingkannya sejak timnas Israel dipastikan lolos Piala Dunia U-20, tahun lalu.

“Citranya bahwa mereka menolak, tapi sesungguhnya bukan menolak,” kata dia. “Kalau PDIP menolak, seharusnya dari awal, bukan sekarang.”

Ray menilai penolakan tersebut tidak mengartikan hubungan Jokowi dan Megawati tengah retak. Ia justru menganggap hubungan keduanya makin mesra belakangan ini. Indikasinya, Jokowi dan Megawati baru saja bertemu di Istana Merdeka, Sabtu pekan lalu.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang juga berjalan mulus di Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa lalu.

Selanjutnya, posisi Ganjar semakin kuat sebagai bakal calon presiden, yang akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra.

“Pada akhirnya, Piala Dunia U-20 ini akan tetap berlangsung,” kata Ray.

"Kalau nanti tetap berlangsung, mereka beralasan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat."

 

[Sumber: Koran Tempo, Sabtu 25/3/2023]

Baca Juga