Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belakangan ini kembali dipersoalkan.
Pasalnya, pemerintah berencana menambah utang Rp8,63 trikiun ke China untuk pembiayaannya.
Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menyebut, proyek ini memang menurutnya sudah tak layak.
“Sudah bisa dikatakan bahwa proyek ini tidak layak. Pasti proyek tidak layak, dan kita memang sudah menyatakan tidak layak dan tidak layak,” ungkapnya, dikutip dari kanal YouTube Manusia Merdeka - MSD yang tanyang pada Rabu (22/2/2023).
Hal itu kata dia, terindikasi dari pemerintah yang telah turun tangan mengurusi KCJB ini.
“Jadi berbagai cara untuk menyiksa rakyat, demi suksesnya proyek ini. Ini proyek jebakan, proyek jebakan China. Sekarang jebakan itu sudah jadi,” jelasnya.
“Perlu dipertanyakan kenapa mengutang ke China, itukan pertanyaannya. Kalau proyek ini layak proyeknya sendiri dong yang pinjem. Gak perlu pemerintah terlibat,” lanjut Didu.
Ia menjelaskan, jebakan dimaksud dilakukan dengan enam tahap.
Pertama, memberi tawaran pengerjaan proyek lebih murah dari Jepang.
Kedua, Indonesia memberikan proyek KBCB ke China.
Ketiga, China meminta jaminan pemerintah Indonesia.
Belakangan, keempat, harga dinaikkan berkali-kali, lalu kelima pemerintah mendanai dengan APBN lewat PMN.
Saat ini kata dia, keenam, pemerintah minta utang ke China dengan junlah fantastis.
“Pemerintah dulu meminta China menjadi pemilik saham mayoritas. Tapi tidak mau. Itu menunjukkan dua hal, satu bahwa memang proyek ini tidak layak, dua China memang hanya mencari pelaksanaan keuntungan dari proyek,” terangnya.
Diketahui, pemerintah berencana menambah pembiayaan KCJB senilai Rp8,63 triliun.
Jumlah yang fantastis itu, disebut akan didapatkan melalui utang luar negeri ke China.
Sebelumnya, proyek ini telah disorot karena janji pemerintah yang mulanya tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan diingkari.
Tidak hanya itu, APBN yang digunakan tapi tidak cukup, malah ditambah lagi dengan utang luar negeri yang tak sedikit.